Gaspol - PT Pertamina rencananya bakal menyudahi penjualan Premium dan Pertalite dalam waktu dekat. Hal itu sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Nomor 20 tahun 2017 mengenai pembatasan Research Octane Number atau RON.
Pada aturan tersebut dijelaskan, BBM yang boleh digunakan pada kendaraan minimal harus mencapai RON 91 dengan kandungan sulfur maksimal 50 ppm serta ambang batas Cetane Number minimal 51. Regulasi ini berkenaan dengan aturan standar Euro IV yang berlaku juga di negara lain.
Dalam produk Pertamina, BBM yang berada di bawah RON 91 ada Pertalite dengan RON 90, Premium RON 88, dan Solar yang memiliki Cetane Number (CN) 48. Jika berpatokan pada aturan tersebut, maka ketiganya bakal dihapus karena tak sesuai standar Euro IV.
Meski baru sekadar wacana dan belum disahkan, namun warganet sudah ramai-ramai memberi tanggapan di media sosial. Kebanyakan dari mereka menilai, penyetopan distribusi Premium dan Pertalite pasti bakal memberatkan masyarakat. Sebab mau tak mau, pengguna kendaraan harus membeli BBM lain dengan harga lebih mahal.
Menurut akun bernama @jagomakan12, seandainya Pertamina berhenti menjual Premium dan Pertalite, maka pemerintah harus bisa memastikan harga BBM beroktan tinggi lebih murah dari biasanya. Maka dengan begitu, masyarakat tidak terlalu diberatkan.
“Silakan BBM Pertalite dan Premium dihapus untuk mengurangi pencemaran udara, tapi harga BBM jenis Pertamax harus diturunkan dan terjangkau untuk semua elemen masyarakat, dan jangan sampai ada pemberatan kepada siapapun,” tulisnya, dikutip Kamis 18 Juni 2020.
Kendati banyak yang menolak rencana tersebut, akan tetapi ada sebagian warganet yang merasa setuju. Sebab, kata mereka, penggunaan BBM beroktan rendah bisa mencemari udara sekitar. Bahkan, di banyak negara, aturan mengenai hal tersebut sudah disahkan sejak lama. Setidaknya hal itu yang diungkapkan akun bernama @iwankecil.
“Pada akhirnya, Indonesia harus mengikuti arah pergerakan dunia, atau (jika tidak) pasti dikucilkan. Apa itu? Ya masalah lingkungan, karena memang di beberapa negara, RON rendah sudah tak boleh lagi digunakan. Tinggal pemerintah saja meramu harganya bagaimana,” kata dia.[
100kpj.com]
